NDP-Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyampaikan orasi saat membuka diskusi publik bertema “Pasar Tradisional vs Pasar Modern, di Manakah Keberpihakan Pemerintah” kemarin di Jakarta. Agung merupakan salah satu figur yang dijagokan menjadi capres dari Golkar selain Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Akbar Tandjung.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono kemarin memastikan bahwa Aburizal Bakrie (Ical) akan tetap diusung sebagai calon presiden (capres).
NDP-Agung menegaskan bahwa DPP Partai Golkar bakal tetap menggelar rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Juli 2012, sebagai percepatan Rapimnas III yang seharusnya dilaksanakan Oktober tahun ini. “Rapimnas khusus itu kan permintaan daerah. Sebelum rapimnas, (semua) boleh usulkan nama (capres).Kenyataannya sekarang lebih banyak nama Aburizal Bakrie yang diusulkan. Kantak mungkin satu partai mengusulkan dua presiden. Karena itu kami menolak munaslub (musyawarah nasional luar biasa),” tegas Agung kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin.
Agung menyatakan, wacana munaslub yang digulirkan Forum Silaturahmi DPD II (kepengurusan tingkat kabupaten/ kota) Partai Golkar untuk menghadang rencana rapimnas khusus tak punya dasar hukum. Menurut dia, justru munaslub yang melanggar AD/ART Partai Golkar. “Munaslub akan jadi preseden buruk bagi Golkar. Buka-buka dong AD/ART. Untuk mengusulkan munaslub tidak hanya membutuhkan dukungan dari 2/3 pengurus, tapi juga harus ada dasarnya.Ini partai politik, bukan kedai kopi,”ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu. Sebelumnya,salah satu pencetus munaslub,Ketua Forum Silaturahmi DPD II Golkar Muntasir Hamid, menuding DPP Partai Golkar menyalahi AD/ART dan petunjuk organisasi (PO) bila mempercepat Rapimnas III menjadi rapimnas khusus.
Dia pun menilai DPP Golkar melanggar kesepakatan Rapimnas II Golkar pada Oktober 2011 yang memutuskan penetapan capres berdasarkan hasil rangkaian survei hingga Oktober 2012. Dia menyatakan Golkar di bawah kepemimpinan Ical seperti kerajaan lantaran sangat tertutup. Ketua DPP Partai Golkar Anton Lesiangi mengingatkan para elite Golkar agar tidak merusak organisasi dan menabrak AD/ART serta PO dalam menyikapi usulan rapimnas khusus.
“ DPD I itu bukan lembaga tertinggi yang bisa mengambil keputusan. Kalau ada aspirasi atau desakan, DPP hanya bisa menampung lalu menggelar rapat pleno untuk memutuskan. Sekarang ini seolah rapimnas khusus sudah diputuskan jadi, padahal belum pernah ada pleno,”sesalnya. Jika nanti digelar pleno, Anton mengaku akan menantang voting untuk mencapai keputusan apakah rapimnas khusus bisa dilaksanakan atau tidak.“Dan saya pasti menentang keras. Kita jangan merusak tatanan dan aturan main organisasi hanya untuk menyenangkan Ical. Saya senang kalau Golkar mencalonkan Ical.Tapi harus melalui mekanisme yang benar,”tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar