Keputusan MK, Wamen Dinonaktifkan

NDP-Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materi Pasal 10 UU 39/2008 yang mengatur tentang posisi wakil menteri dalam sebuah lembaga kementerian.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, penjelasan Pasal 10 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 no 166 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4916 bertentangan dengan UUD 1945," kata Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

Keputusan ini mengartikan bahwa seluruh wakil menteri sekarang harus non aktif hingga presiden mengeluarkan perbaikan aturan soal pengangkatan menteri yang sesuai dengan UU yang ada.

"Penjelasan pasal 10 itu inkonstitusional yang (digunakan) menjadi sumber bagi dibuatnya aturan untuk mengangkat pejabat wamennya oleh karena itu pemerintah dalam hal ini presiden harus membuat perbaikan kepres yang ada itu," kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar kepada sejumlah wartawan seusai sidang.

"Sampai keppres itu diperbarui, maka jabatan wamen status quo."